PELAKSANAAN JAMINAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BANK SYARIAH INDONESIA KC IMAM BONJOL PADANG

Shaddam Raihan, Latief (2026) PELAKSANAAN JAMINAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BANK SYARIAH INDONESIA KC IMAM BONJOL PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (76kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (422kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (59kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (132kB)
	Text (Skripsi Full |Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk penyaluran dana berbasis bagi hasil yang memiliki risiko cukup tinggi karena melibatkan kerja sama usaha secara penuh. Untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah (non-performing financing), Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Padang menerapkan kewajiban adanya jaminan (agunan) dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan pembiayaan musyarakah di BSI KCP Padang, kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan regulasi positif, serta penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kendala atau wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh melalui data primer berupa wawancara dengan pihak account officer dan bagian manajemen risiko BSI KCP Padang, serta data sekunder berupa dokumen, regulasi, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan jaminan pembiayaan musyarakah di BSI KCP Padang dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari analisis kelayakan jaminan (menggunakan prinsip 5C), pengikatan jaminan secara hukum (seperti Hak Tanggungan atau Fidusia), hingga penyimpanan dokumen jaminan. Kedua, kedudukan jaminan dalam pembiayaan musyarakah di BSI KCP Padang bukan berfungsi sebagai sumber utama pelunasan, melainkan sebagai alat mitigasi risiko moral (moral hazard) dari nasabah. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana bank syariah diperbolehkan meminta jaminan untuk menjaga dana nasabah pihak ketiga. Ketiga, penyelesaian jaminan jika terjadi pembiayaan bermasalah dilakukan melalui langkah preventif (restructuring/penataan kembali) terlebih dahulu. Jika nasabah terbukti melakukan kelalaian sengaja (wanprestasi), pihak bank akan melakukan eksekusi jaminan melalui lelang atau penjualan di bawah tangan atas kesepakatan bersama.

Actions (login required)

View Item