ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 REVISI 2022 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA PARIAMAN DAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Zannah, Rioscha Dehan (2026) ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 REVISI 2022 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA PARIAMAN DAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (473kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (297kB)
	Text (Bab V) ilovepdf_merged.pdf - Published Version Download (980kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (Skripsi Full Text) 05. Skripsi Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Revisi 2022 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kota Pariaman dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan (gap) kepatuhan yang tajam antara kedua entitas. BAZNAS Kota Pariaman mengalami ketertinggalan pelaporan (reporting lag) secara material dengan masih mempertahankan format standar lama (PSAK 109 Edisi 2010) akibat keterbatasan literasi akuntansi sumber daya manusia dan ketergantungan mutlak pada template Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebaliknya, BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman telah sukses mengimplementasikan format penyajian PSAK 109 Revisi 2022 secara administratif pada pelaporan tahun 2024. Namun, entitas ini terbukti melakukan pelanggaran kepatuhan syariah (sharia compliance) yang berat berupa percampuran dana (commingling), di mana akumulasi dana non-syariah (bunga bank) sebesar Rp43.184.289 disuntikkan untuk menutupi defisit kas operasional amil, yang secara nyata bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018. Kendala utama penerapan standar di daerah mencakup krisis literasi SDM, ketiadaan pembaruan sistem aplikasi SIMBA dari pusat, serta kegagalan pengendalian anggaran (budgetary control failure).

Actions (login required)

View Item