Implementasi Kebijakan Layanan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024

Syakban, Ory Sativa (2026) Implementasi Kebijakan Layanan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) TESIS Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) Tesis Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (420kB)
	Text (BAB VI Kesimpulan dan Saran) TESIS Kesimpulan.pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) TESIS Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (336kB)
	Text (Full Text TESIS) Tesis Fulltext Upload.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Pemenuhan hak konstitusional pemilih berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat yang diejawantahkan melalui pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (3), serta dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Pemilihan dan regulasi teknis Komisi Pemilihan Umum. Namun, keberadaan jaminan normatif tersebut belum selalu berbanding lurus dengan kualitas layanan yang diterima pemilih. Berbagai permasalahan pada Pemilihan Tahun 2024, seperti ketidakakuratan daftar pemilih, keterbatasan akses informasi, kendala pelayanan bagi kelompok rentan, serta perbedaan kondisi wilayah menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan layanan pemenuhan hak konstitusional pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif pada tiga lokus, yaitu Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kota Sawahlunto. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan pemenuhan hak konstitusional pemilih telah didukung oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang relatif memadai. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara layanan yang tersedia secara normatif dan layanan yang benar-benar diterima, dipahami, dan dimanfaatkan oleh pemilih. Kualitas implementasi ditentukan oleh kemampuan penyelenggara menerjemahkan regulasi menjadi pelayanan yang mudah diakses, dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan pemilih. Perbandingan ketiga lokus menunjukkan bahwa karakteristik wilayah turut membentuk variasi implementasi: Kota Padang menghadapi kompleksitas jumlah dan mobilitas pemilih, Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi kendala geografis dan aksesibilitas, sedangkan Kota Sawahlunto relatif terbantu oleh skala pelayanan yang lebih kecil dan kedekatan sosial masyarakat. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan pemenuhan hak konstitusional pemilih sebagai rantai layanan publik (public service chain) yang menghubungkan layanan pendaftaran pemilih, layanan informasi teknis pemilihan, dan layanan penggunaan hak pilih di TPS sebagai satu kesatuan proses pelayanan. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara layanan normatif dan layanan substantif serta pentingnya karakteristik wilayah dan orientasi pelayanan kepada pemilih dalam menjelaskan variasi implementasi. Temuan tersebut memperkaya penggunaan teori implementasi kebijakan Edward III dalam konteks layanan kepemiluan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal penyelenggara, tetapi juga oleh kemampuan pelayanan beradaptasi dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan pemilih.

Actions (login required)

View Item