Regulasi Perampasan Aset Melalui Non Conviction Based Asset Forfeiture dan Urgensi Penerapannya Dalam Asset Recovery

Putra, Rezki Bermana (2026) Regulasi Perampasan Aset Melalui Non Conviction Based Asset Forfeiture dan Urgensi Penerapannya Dalam Asset Recovery. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (775kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (444kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (300kB)
	Text (Skripsi fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini masih menerapkan metode perampasam aset tindak pidana korupsi dengan bergantung kepada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dapat merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut belum mengakomodir terkait perampasan aset secara maksimal karena dalam situasi ketika tersangka tidak ditemukan, melarikan diri, tidak memiliki ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditelusuri, maka perampasan aset tidak dapat dilaksanakan. Untuk mengakomodir permasalahan tersebut, Indonesia sebenarnya sudah menyusun Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan mengadopsi konsep NCB Asset Forfeiture seperti yang telah tertuang dalam United Nations Convention Againts Coruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Coruption 2003. Ketentuan tersebut menerapkan mekanisme perampasan aset yang dilaksanakan tanpa melalui proses pidana, dimana proses pidana ini dalam kasus tertentu mengalami hambatan untuk dimaksimalkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Beberapa negara sudah ada yang menerapkan konsep NCB Asset Forfeiture seperti Amerika Serikat dengan metode yang dikenal dengan konsep civil forfeiture berdasarkan Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) 2000. Australia juga menerapkan NCB Asset Forfeiture dalam sistem Proceeds of Crime Act 2002 (POCA 2002). Selain itu Jerman juga mengatur NCB Asset Forfeiture dalam KUHP (StGB) dan juga KUHAP (StPO). Negara-negara yang telah mengadopsi metode tersebut berhasil menaikkan angka pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery) akibat tindak pidana korupsi. Dibandingkan Indonesia, angka pengembalian kerugian keuangan negara masih sangat jauh dari negara-negara diatas. Oleh karena itu sangat penting bagi Indonesia untuk segera menerapkan konsep NCB Asset Forfeiture dalam peraturan perundang-undangan guna meningkatkan asset recovery.

Actions (login required)

View Item