PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR AKIBAT USAHA KERAMBA JARING APUNG DI DANAU MANINJAU

Aqshal Waltira, Syafatullah (2026) PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR AKIBAT USAHA KERAMBA JARING APUNG DI DANAU MANINJAU. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (358kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (232kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Persoalannya saat ini kelestarian Danau Maninjau di Kabupaten Agam mengalami persoalan pencemaran karena keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang melebihi ambang batas. Saat ini terdapat sekitar 23.000 KJA di Danau itu, melebihi kapasitas yang telah ditetapkan 16.000 sebagaimana dimaksud oleh Perda Nomor. 5 Tahun 2014. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penanggulangan terhadap pencemaran air akibat usaha Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau serta bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran air akibat usaha Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang di gunakan ialah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan pencemaran yang dilakukan pelaku usaha KJA berupa pengurangan pakan ikan dan pembersihan sekitar danau, kegiatan yang dilakukan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penegakan hukum lingkungan tidak dilakukan melalui instrumen administratif atau pidana, dan tidak diimbangi dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. serta faktor sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada usaha Keramba Jaring Apung. Saat ini Keramba Jaring Apung belum menunjukan adanya pengurangan dan pencemaran air danau tetap berlangusung.

Actions (login required)

View Item