KEDUDUKAN VOICE CLONING SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Rayfandi, Gemby Geo (2026) KEDUDUKAN VOICE CLONING SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01 Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (5MB)
	Text (Bab 1) 02 BAB 1.pdf - Published Version Download (400kB)
	Text (Bab IV) 03 BAB IV.pdf - Published Version Download (254kB)
	Text (04 Daftar Pustaka) 04 Daftar Pustaka (1).pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (Skripsi Full Text) 05 Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi voice cloning berbasis kecerdasan buatan menghadirkan tantangan bagi penegakan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana terlihat dalam kasus penipuan manipulasi suara pejabat kepolisian di Aceh; penelitian yuridis normatif-empiris ini mengevaluasi kedudukan voice cloning sebagai alat bukti dan merumuskan gagasan pembaruan hukum melalui perbandingan dengan sistem hukum Amerika Serikat, dengan temuan bahwa regulasi Indonesia masih tertinggal karena hanya bersandar pada penafsiran perluasan Pasal 35 UU ITE serta Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 65 UU PDP, Laboratorium Forensik Polri belum mengadopsi standar internasional (ISO/IEC 27037 dan 17025) dan masih menggunakan metode konvensional (Perkap No. 10 Tahun 2009) yang tidak mampu mendeteksi suara sintetis, serta pelacakan pelaku terhambat oleh penyamarataan aturan penyitaan data digital dengan benda fisik dan lambatnya birokrasi Mutual Legal Assistance (MLA); sebaliknya, Amerika Serikat lebih adaptif melalui ELVIS Act 2024, usulan No AI FRAUD Act, draf Proposed FRE Rule 901(c) tentang pembalikan beban pembuktian, pedoman NIST AI 100-4, serta mekanisme perizinan bertahap dalam Stored Communications Act (SCA), sehingga penelitian ini merekomendasikan penetapan definisi normatif voice cloning sebagai data biometrik, pembentukan PERMA tentang pembalikan beban pembuktian, penyederhanaan prosedur permohonan data elektronik, dan modernisasi standar forensik Polri sesuai parameter internasional.

Actions (login required)

View Item