IMPLEMENTASI PENETAPAN TARIF RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG

Fatimah, Fatimah (2026) IMPLEMENTASI PENETAPAN TARIF RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan ABstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (59kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (47kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Skrpisi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Retribusi pelayanan kebersihan/persampahan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. pemerintah Kota Padang menetapkan kebijakan penyesuaian tarif retribusi sampah rumah tangga melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2025. Penetapan tarif dilakukan berdasarkan penggolongan yang dibagi menjadi 4 kelas dengan daya listrik rumah tangga sebagai indikator kemampuan masyarakat. kebijakan tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat sehingga perlu dikaji mengenai penetapan tarif dan pelaksanaan pemungutannya. Maka dari itu penulis mengambil rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana penetapan tarif retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang 2) Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif rertribusi sampah rumah tangga di Kota Padang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan karena menggunakan golongan daya listrik sebagai salah satu alternatif dalam penentuan kategori sumber sampah apabila data kategori sumber sampah belum tersedia. Tarif retribusi dibagi menjadi empat kelas berdasarkan golongan daya listrik. Adapun pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui kerjasama dengan Perumda Air Minum Kota Padang dan melalui Lembaga Pengelolaan sampah (LPS). Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pemungutan retribusi pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum sepenuhnya optimal. Masih adanya keluhan terhadap pelayanan pengangkutan sampah, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penetapan tarif berdasarkan golongan listrik dan masih ditemukan masyarakat yang belum membayar berdasarkan ketentuan terbaru. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas pelayanan persampahan, peningkatan sosialisasi, dan evaluasi terhadap penetapan tarif agar pemugutan retribusi dapat berjalan lebih efektif.

Actions (login required)

View Item