Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Penyandang Disabilitas Fisik di Polda Nusa Tenggara Barat (Kasus Agus Buntung)

Siagian, Rizky Aurelia Putri (2026) Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Penyandang Disabilitas Fisik di Polda Nusa Tenggara Barat (Kasus Agus Buntung). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (Bab I) BAB 1.pdf - Published Version Download (404kB)
	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (140kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (Skripsi Fulltext) SKRIPSI FULLTEXT..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (889kB) | Request a copy

Abstract

Penyandang disabilitas fisik secara hukum diakui dan wajib dilindungi berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas termasuk hak keadilan dan perlindungan dalam hukum, namun bagaimana ketika penyandang disabilitas fisik adalah pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan 17 korban, yakni kasus Agus Buntung seorang penyandang tunadaksa di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Maka dalam penyidikan oleh Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat terhadap Agus buntung sebagai pelaku penyandang disabilitas fisik dalam tindak pidana kekerasan seksual memperhatikan ketentuan khusus yang tercantum pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1)Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat? (2) Apa yang menjadi kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan dengan berdasarkan KUHAP serta peraturan lain yang berlaku, yakni penyidikan dilakukan beberapa tahap yang dimulai dengan adanya laporan polisi dengan pemeriksaan Visum et Repertum, profile assessment terkait hambatan Agus, penyelidikan, dan penyidikan. Namun demikian terdapat kurang optimalnya penerapan akomodasi yang layak pada tahap penahanan oleh penyidik, dimana penahanan terhadap tersangka dilaksanakan dalam bentuk tahanan rumah dan bukan di Rutan dikarenakan fasilitas Rutan yang tidak memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik, meskipun tindak pidana yang disangkakan tergolong dalam kategori tindak pidana berat. (2) Kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat, yaitu tidak tersedianya anggaran khusus untuk pelatihan mengenai penanganan penyandang disabilitas serta pelatihan tidak berkesinambungan sehingga pengetahuan Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat tidak merata mengenai penanganan terhadap tersangka penyandang disabilitas fisik yang berpengaruh pada kesiapan tahap penyidikan Agus sebagai penyandang disabilitas terutama pada hambatan tahap penahanan, dimana dilakukan tahanan rumah karena rutan Polda Nusa Tenggara Barat tidak aksesibel untuk Agus, dan tidak tersedianya monitor gelang kaki electronik untuk pengawasan Agus dalam tahanan rumah sehingga Agus masih kedapatan beraktifitas diluar pekarangan rumah.

Actions (login required)

View Item