PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Sri Natasa, Asmardi (2026) PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (281kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (392kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (334kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pengawasan keimigrasian merupakan wujud kedaulatan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia. Meningkatnya jumlah orang asing di Indonesia membawa dampak positif, sekaligus membuka potensi pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran izin tinggal kunjungan berupa overstay, penyalahgunaan izin tinggal, dan tidak dipenuhinya kewajiban administratif. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan di Provinsi Sumatera Barat? dan (2) bagaimana penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan di Provinsi Sumatera Barat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan keimigrasian serta bentuk penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal kunjungan di Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan berupa wawancara serta dokumen pendukung yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pelaksanaan pengawasan masih belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah pengawasan, meningkatnya mobilitas orang asing, serta belum maksimalnya koordinasi antarinstansi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal kunjungan dilakukan melalui tindakan administratif keimigrasian berupa pengenaan biaya beban, deportasi, dan tindakan penangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum bagi orang asing dan pihak penjamin agar pelanggaran izin tinggal kunjungan dapat dicegah secara efektif.

Actions (login required)

View Item