Analisis Perbandingan Peraturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Zidan, Muhammad Arya (2026) Analisis Perbandingan Peraturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf Download (313kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf Download (204kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf Download (205kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang melanggar harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia. Indonesia telah mengatur tindak pidana perdagangan orang secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tahun 2026, pengaturan tindak pidana perdagangan orang turut mengalami perubahan dalam sistem hukum pidana nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana perbandingan pengaturan anatara kedua undang-undang tersebut serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam UndangUndang No 21 tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkhusus pada pasal 445-456 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 2 UndangUndang No 21 Tahun 2007 meliputi unsur-unsur tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa literatur, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan serta perbedaan yang signifikan antara kedua undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 hadir sebagai lex specialis dengan pengaturan yang lebih komprehensif dan rinci, mencakup mekanisme perlindungan korban, pemulihan, serta sistem kerja sama internasional. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengintegrasikan tindak pidana perdagangan orang ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional dengan sejumlah penyesuaian dalam perumusan delik dan ancaman sanksi, keberadaan dua regulasi ini berpotensi menimbulkan benturan norma hukum antara kedua aturan tersebut sehingga diperlukan harmonisasi dan kejelasan mengenai pemberlakuan asas Lex specialis derogat legi generali serta asas Lex posterior derogat legi priori dalam praktik hukumnya.

Actions (login required)

View Item