Jual Beli Tanah Warisan Yang Belum Turun Waris Di Kota Padang Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Okzila, Fajar Mutiara (2026) Jual Beli Tanah Warisan Yang Belum Turun Waris Di Kota Padang Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrac.pdf - Published Version Download (334kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (BAB Akhir) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (171kB)
	Text (05. Skripsi Full Text) 05. Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (866kB) | Request a copy

Abstract

Jual beli tanah warisan bersertipikat sebelum selesainya pendaftaran peralihan hak karena pewarisan masih terjadi di Kota Padang meskipun secara normatif peralihan hak karena pewarisan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan peralihan hak melalui jual beli. Dalam praktiknya, masyarakat tetap melakukan transaksi melalui (PPJB) maupun perjanjian di bawah tangan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana praktik jual beli tanah warisan bersertipikat sebelum selesainya pendaftaran peralihan hak karena pewarisan di Kota Padang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah? (2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut masih terjadi di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah warisan bersertipikat sebelum selesainya pendaftaran peralihan hak karena pewarisan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Praktik tersebut masih terjadi karena proses administrasi yang memerlukan waktu, kurangnya pemahaman hukum masyarakat, faktor ekonomi, hubungan kekeluargaan, serta kebiasaan masyarakat. Akibat hukumnya, pembeli belum memperoleh kepastian hukum karena sertipikat masih terdaftar atas nama pewaris sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan menghambat pendaftaran peralihan hak melalui jual beli.

Actions (login required)

View Item