Penolakan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Positif dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) ; Studi Penetapan Nomor 47/ Pdt.P/ 2021/ Pengadilan Agama Tais, Bengkulu

Afifah, Nur (2026) Penolakan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Positif dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) ; Studi Penetapan Nomor 47/ Pdt.P/ 2021/ Pengadilan Agama Tais, Bengkulu. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) cover & abstrak.pdf - Published Version Download (336kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (628kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (209kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar pustaka.pdf - Published Version Download (470kB)
	Text (Thesis Fulltext) thesis fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Praktik perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Indonesia masih banyak dilakukan, meskipun perkawinan itu sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait Kepastian Hukum dan Perlindungan hak-hak suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut, oleh karena itu di buat ketentuan Itsbat Nikah sebagai harmonisasi KHI Dan UU Perkawinan, dalam praktiknya, Permohonan Itsbat Nikah diajukan sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan dan legalitas hukum atas perkawinan yang tidak tercatat. Namun demikian, tidak seluruh Permohonan Itsbat Nikah dikabulkan oleh Pengadilan. Salah satu contohnya terdapat dalam Penetepan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas, di mana Hakim menolak Permohonan Itsbat Nikah tersebut dengan alasan para pemohon tidak memiliki itikad baik untuk mencatatkan perkawinannya walaupun perkawinan para pemohon sudah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah satu bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak Permohonan Itsbat Nikah pada Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas dan kedua bagaimana penolakan tersebut ditinjau berdasarkan perspektif kepastian hukum dan Maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Penetapan tersebut menolak Permohonan Itsbat Nikah karena dalam pertimbangannya hakim menilai para pemohon dianggap tidak menunjukkan itikad baik untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama sejak awal perkawinan dilangsungkan dan alasan pemohon tidak bisa mencatatakan perkawinannya karna ada surat edaran larangan dilangsungkan penikahan untuk memutus virus COVID-19 dan itu terbukti tidak benar. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan Maslahah mursalah hukum hak-hak perempuan serta anak, penolakan tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak, terutama terhadap status hukum anak dan hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam memutus perkara itsbat nikah, semestinya hakim tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek administrasi negara, tetapi juga harus memperhatikan aspek kepastian hukum Maslahah mursalah, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak dari perkawinan yang tidak tercatat.

Actions (login required)

View Item