Peran Kerapatan Adat Nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Adat sebagai Sarana untuk Mengotimalisasi Keadilan Restoratif

Elga, Ensa Fitri (2026) Peran Kerapatan Adat Nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Adat sebagai Sarana untuk Mengotimalisasi Keadilan Restoratif. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (692kB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (202kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam menjaga, memelihara, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat adat, termasuk perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana adat. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan mekanisme musyawarah dan mufakat yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Rumusan masalah penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana peran KAN di Nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar dalam menyelesaikan tindak pidana adat sebagai sarana optimalisasi keadilan restoratif? (2) Apa kendala KAN dalam menjalankan perannya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana adat melalui keadilan restoratif?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif KAN memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mufakat serta berpotensi menerapkan keadilan restoratif. Namun, penyelesaian melalui KAN hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang masih memenuhi syarat untyk diselesaikan secara adat, melainkan pada mekanisme penyelesian perkara di tingkat masyarakat yang belum sepenuhnya mengutamakan penyelesaian adat sebagai langkah awal. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum disahkannya Peraturan Nagari sebagai dasar hukum pelaksanaan, belum adanya mekanisme dan prosedur penyelesaian yang baku, lemahnya koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta pergeseran nilai sosial budaya. Meskipun demikian, penyelesaian melalui KAN memiliki kelebihan berupa proses yang cepat, sederhana, dan mampu menjaga keharmonisan masyarakat, meskipun masih memiliki keterbatasan karena bergantung pada kesepakatan para pihak dan tidak dapat diterapkan ke seluruh jenis tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan KAN, serta sinergi yang lebih baik antara KAN, pemerintah nagari, dan aparat penegak hukum agar penyelesaian tindak pidana adat berbasis keadilan restoratif dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Actions (login required)

View Item