Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 64/Pdt- Lh/2020/Pt Jmb Dan 20/Pdt.G/Lh/2024/Pn.Sby)

Muhammad, Farhan (2026) Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 64/Pdt- Lh/2020/Pt Jmb Dan 20/Pdt.G/Lh/2024/Pn.Sby). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (457kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (352kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perkembangan korporasi dalam pembangungan ekonomi di Indonesia menimbulkan masalah serius berupa pencemaran dan perusakan lingkungan terutama pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat. Tindak pidana korporasi dibidang lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah pertanggungjawaban mutlak dalam tindak pidana lingkungan hidup pada rezim hukum perdata, pidana, dan administratif di Indonesia serta mengkaji bagaimanakah penerapan tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik penelitian yang dipakai yaitu analisis data deksripstif analitis, dengan sumber data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa literatur, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukan Pengaturan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam tindak pidana lingkungan hidup pada tiga rezim hukum di Indonesia belum terintegrasi secara harmonis dalam sistem hukum nasional serta penerapan prinsip strict liability dalam hukum lingkungan Indonesia saat ini hanya beroperasi di ranah perdata dan belum berhasil diterapkan sebagai instrumen yang efektif dalam ranah pidana, pada dalam rezim administratif prinsip strict liability tidak diatur secara eksplisit, tetapi sering bersinggungan dengan hukum perdata. Dapat dilihat bahwa penerapan prinsip ini masih belum ideal dan memiliki banyak kendala serta hambatan. Hal ini disebabkan karena pilihan eksklusif untuk menempuh jalur perdata tanpa disertai dengan penuntutan pidana yang serius dan efektif, proses peradilan yang panjang dan tidak responsif, keterbatasan kapasitas penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana pembuktian, dan dominasi kepentingan ekonomi-politik yang membatasi kemauan politik untuk menerapkan sanksi pidana secara tegas terhadap korporasi pelanggar lingkungan. Oleh karena itu, diperlukannya Reformasi komprehensif, penguatan mekanisme koordinasi antara penegakan hukum dan penguatan political will. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korporasi, Pencemaran Lingkungan, Strict Liability

Actions (login required)

View Item