Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyelamatan Protokol pada Kantor Notaris di Kota Padang yang Notarisnya Berstatus Daftar Pencarian Orang

Jelita, Tiara Purnama (2026) Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyelamatan Protokol pada Kantor Notaris di Kota Padang yang Notarisnya Berstatus Daftar Pencarian Orang. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover abstrak) cover + abstak.pdf - Published Version Download (405kB)
	Text (BAB I) bab 1.pdf - Published Version Download (495kB)
	Text (BAB IV) final tesis repositori (3)-92-96.pdf - Published Version Download (200kB)
	Text (Dapus) dapus.pdf - Published Version Download (325kB)
	Text (Full Tesis) full tesis tiara.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memegang peranan vital dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Protokol Notaris yang dihasilkan merupakan arsip negara yang wajib dijaga keutuhannya. Namun, fenomena Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) akibat terlibat tindak pidana dan meninggalkan wilayah jabatannya menciptakan kekosongan pelayanan publik dan ancaman terhadap keamanan Protokol Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan batasan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dalam melakukan penyelamatan Protokol pada Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota MPD dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Padang, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran MPD masih terbatas pada tindakan administratif berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan pemberian rekomendasi berjenjang kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). MPD tidak memiliki kewenangan represif atau kewenangan langsung untuk mengambil alih Protokol Notaris tanpa keputusan MPP. Kendala yang dihadapi meliputi kendala administratif (keterbatasan kuota pemeriksaan dan tidak tersampaikannya panggilan), kendala normatif (rechtsvacuum atau kekosongan norma mengenai prosedur darurat in absentia), dan kendala teknis (risiko kerusakan atau kehilangan dokumen saat masa tunggu).

Actions (login required)

View Item