Pengawasan terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan oleh Masyarakat sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Putri, Popy Dwi (2026) Pengawasan terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan oleh Masyarakat sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (368kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (342kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (104kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (166kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan permasalahan lingkungan yang terus berulang di Indonesia, termasuk Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, akibat praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014. Penelitian ini mengkaji pengaturan dan mekanisme pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat, pengawasan pemerintah, serta tindak lanjutnya sebagai upaya pencegahan Karhutla di Kabupaten Merangin. Menggunakan metode yuridis empiris deskriptif analitis, data diperoleh melalui wawancara dengan KPHP, Dinas Peternakan dan Perkebunan, DLH, BPBD, camat, dan kepala desa, serta dokumen hukum terkait. Hasil menunjukkan masyarakat umumnya membuka lahan milik sendiri yang dikuasai turun-temurun dengan metode bervariasi, namun kejadian Karhutla yang berulang mengindikasikan masih adanya aktivitas pembakaran. Persyaratan prosedural berupa pemberitahuan kepada kepala desa dan pemasangan sekat bakar tidak pernah dipenuhi, sebagaimana dikonfirmasi camat dan seluruh kepala desa yang diwawancarai. Pengawasan oleh KPHP, Dinas Perkebunan, DLH, dan BPBD berjalan terpisah tanpa koordinasi terpadu, menyebabkan celah pengawasan terutama di luar kawasan hutan, sementara tindak lanjutnya bersifat reaktif dan administratif melalui pendekatan persuasif yang belum terstandarisasi. Akibatnya, pada 2025 masih terjadi 12 kejadian Karhutla dengan luas terdampak sekitar 9,2 hektar. Kendala utama meliputi keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Actions (login required)

View Item