Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana oleh Anak Pasca Diversi (Studi di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang)

Tasya, Dina (2026) Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana oleh Anak Pasca Diversi (Studi di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (885kB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (573kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (113kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana yang bertujuan mewujudkan keadilan restoratif dan mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak. Namun, dalam praktik masih terdapat anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah pelaksanaan diversi, sehingga menunjukkan bahwa tujuan diversi belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya untuk mengoptimalkan peran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan melalui pembimbingan dan pengawasan terhadap anak pasca diversi. Pembimbingan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan diversi melalui asesmen kebutuhan anak, penyusunan program bimbingan, konseling, motivasi, serta koordinasi dengan keluarga dan pihak terkait. Pengawasan dilakukan dengan memantau pelaksanaan kewajiban anak sesuai kesepakatan diversi dan perkembangan perilakunya selama masa pembimbingan. Pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena terkendala luasnya wilayah kerja, keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya pendidikan dan pelatihan, serta keterbatasan anggaran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi pembentukan Pos Balai Pemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota, peningkatan jumlah dan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, serta penguatan dukungan anggaran operasional dari pemerintah guna meningkatkan efektivitas pembimbingan dan pengawasan.

Actions (login required)

View Item