Implementasi Rehabilitasi Mental dan Sosial Terhadap Korban Perkosaan di Provinsi Sumatera Barat

Kirana, Tahya Isna (2026) Implementasi Rehabilitasi Mental dan Sosial Terhadap Korban Perkosaan di Provinsi Sumatera Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (309kB)
	Text (BAB IV PENUTUP) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 04. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (207kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Korban perkosaan berhak untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi mental dan sosial, yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi bukan hanya ganti rugi secara materiil saja namun perlunya pemulihan korban terhadap dampak yang memiliki jangka waktu yang lama. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial terhadap korban perkosaan di Provinsi Sumatera Barat, 2) Bagaimanakah kendala pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial terhadap korban perkosaan di Provinsi Sumatera Barat, 3) Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial terhadap korban perkosaan di Provinsi Sumatra Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, meliputi tahap asesmen, perencanaan intervensi, pendampingan hukum, layanan psikologis, serta rujukan sosial. Namun belum optimal yang disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya persepsi masyarakat bahwa penyelesaian kasus telah selesai hanya pada tahap proses hukum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan dalam aspek sumber daya, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi layanan agar rehabilitasi mental dan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Saran terhadap penelitian ini adanya penguatan dari penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) khususnya di Provinsi Sumatera Barat serta memanfaatkan kemudahan akses komunikasi melalui digital agar korban mudah menghubungi serta melaporkan kasusnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Actions (login required)

View Item