Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Padang

Putri, Suci Melani (2026) Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (02. BAB 1) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (455kB)
	Text (03. BAB VI) 03. BAB VI.pdf - Published Version Download (191kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (395kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Padang, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis Teori Implementasi Kebijakan Publik dari George C. Edward III yang mencakup empat variabel: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program UP2K di Kelurahan Parupuk Tabing mengalami penurunan efektivitas akibat beberapa hambatan mendasar. Pada variabel komunikasi, terjadi pergeseran dari pembinaan rutin menjadi komunikasi tidak berkelanjutan, di mana kader hanya menghubungi kelompok usaha lama saat menjelang perlombaan tingkat kota. Pada variabel sumber daya, terjadi penurunan kinerja kepengurusan dan motivasi kader akibat pergantian Ketua TP-PKK Kelurahan yang kurang aktif saat ini, yang berdampak langsung pada tidak berjalannya pengisian buku wajib PKK (Buku UP2K). Hambatan finansial juga ditemukan akibat kebijakan Pemerintah Kota Padang yang hanya memberikan fasilitas pelatihan kepada kelurahan yang menjadi perwakilan lomba saja. Pada variabel disposisi, sikap abai dari pimpinan memicu respons penurunan dari kader dan kejenuhan bagi pelaku usaha. Terakhir, pada variabel struktur birokrasi, terjadi ketidakjelasan SOP di mana pengurus mengambil jalan pintas dengan selalu mengandalkan kelompok usaha lama demi efisiensi lomba, tanpa adanya regenerasi kelompok usaha baru. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perhatian khusus kepengurusan PKK kelurahan, digitalisasi administrasi buku wajib, serta kejelasan SOP untuk pengajuan modal usaha warga.

Actions (login required)

View Item