ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI (GANGGAM BAUNTUAK) TERHADAP HASIL PUTUSAN KAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G/2023/PN SLK)

Luthfi Rahman, Donni (2026) ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI (GANGGAM BAUNTUAK) TERHADAP HASIL PUTUSAN KAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G/2023/PN SLK). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (327kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Tanah pusako tinggi merupakan bentuk kepemilikan komunal tanah ulayat yang menjadi salah satu fondasi sosial dan ekonomi masyarakat Minangkabau. Tanah ini diwariskan secara turun-temurun minimal dalam empat generasi dan dikelola melalui sistem ganggam bauntuak. Penguasaan dan pemanfaatan tanah pusako tinggi secara ganggam bauntuak diatur oleh kaum di bawah kepemimpinan mamak kepala waris. Adanya ketidakselarasan antara keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor 015/perdata-KAN/KS-2018 yang sebelumnya telah memutus perkara tersebut dengan putusan Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa kembali objek sengketa yang sama. Oleh karena itu dirumuskan masalah pada skirpsi ini yaitu (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi dalam putusan ini terhadap hasil putusan KAN, (2) Bagaimana akibat hukum terhadap putusan pengadilan No.10/Pdt.G/2023/PN Slk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangannya menyatakan gugatan penggugat ditolak karena gagal membuktikan dalil mengenai kepemilikan hak ganggam bauntuak secara meteriil. Adanya kelemahan dalam pembuktian alat bukti surat yang hanya berupa fotokopi tanpa dokumen yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan kedudukan hukum adat dan lembaga adat masih sering berbenturan dengan standar pembuktian hukum secara perdata formal (HIR/RBg). Akibat hukum dari putusan ini menegaskan bahwa perlindungan pemegang hak ganggam bauntuak sangat bergantung pada tertib administrasi dan kesaksian yang kuat di persidangan. Putusan ini juga memperlihatkan perlunya pemahaman yang lebih komprehensif bagi hakim terhadap nilai yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

Actions (login required)

View Item