Pengaturan Pengelolaan Big Data dalam Ancaman terhadap Keamanan Siber: Suatu Kajian Penegakan Kedaulatan Digital di Indonesia

Kurnia, A. Cery (2026) Pengaturan Pengelolaan Big Data dalam Ancaman terhadap Keamanan Siber: Suatu Kajian Penegakan Kedaulatan Digital di Indonesia. S3 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) cover + abstrak.pdf - Published Version Download (54kB)
	Text (Bab I) Bab 1 watermark.pdf - Published Version Download (837kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) Bab VI watermark.pdf - Published Version Download (52kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka watermark.pdf - Published Version Download (460kB)
	Text (Disertasi Full) DISERTASI A. CERY KURNIA baru(1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Interaksi dan komunikasi data secara global berakibat tidak hanya pada perkembangan teknologi, akan tetapi berdampak juga pada penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain-lain. Maraknya kasus-kasus kebocoran data di ruang siber tidak lepas dari transformasi data dari konvensional ke digital. Transformasi digital telah menempatkan big data sebagai aset strategis nasional yang memerlukan pengelolaan dan perlindungan hukum secara komprehensif dari ancaman-ancaman keamanan siber. Kajian penegakan kedaulatan digital di Indonesia masih belum terkoordinasi dengan baik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus terkait big data. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaturan hukum pengelolaan big data dalam menghadapi ancaman keamanan siber, bagaimana kajian penegakan kedaulatan digital, bagaimana model pengaturan hukum yang ideal untuk melindungi big data guna menegakkan kedaulatan digital di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif dan konseptual, berlandaskan teori kedaulatan negara, kepastian hukum, dan hak atas privasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pengelolaan big data di Indonesia masih bersifat fragmentatif dan belum terintegrasi secara koheren. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai lex generalis belum optimal karena ketiadaan Peraturan Pemerintah pelaksana dan belum terbentuknya Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagai otoritas pengawas independen. Pengaturan masih bersifat reaktif-represif belum mengadopsi proaktif-preventif berbasis risiko. Ketiadaan undang-undang keamanan dan ketahanan siber menempatkan Indonesia dalam kondisi vacuum of norm. Penegakan kedaulatan digital menghadapi tantangan multidimensional mencakup aspek kelembagaan, infrastruktur, dan transfer data lintas batas. Model pengaturan hukum yang diusulkan bersifat integratif-komprehensif dengan pendekatan proaktif-transformatif-progresif berbasis risiko, mencakup arsitektur regulasi tiga tingkatan, pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang independen, penguatan BSSN, pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber berjenjang, serta model penegakan hukum berlapis dengan sanksi proporsional. Implementasi dilakukan bertahap melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas.

Actions (login required)

View Item