Urgensi Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berbasis Keadilan Pada Proses Persidangan

Putr, Fenny Nindia (2026) Urgensi Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berbasis Keadilan Pada Proses Persidangan. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover dan Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (639kB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (964kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (440kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (510kB)
	Text (05. Tesis Full Text) 05. Tesis Fenny - kompre.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali menghadapi tantangan kompleks dalam proses pembuktian karena keterbatasan alat bukti formal yang diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama maupun Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru. Keterbatasan ini berpotensi menghambat penemuan kebenaran materiil dan mencederai rasa keadilan substantif masyarakat, terutama dalam perkara-perkara yang sarat akan isu hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, atau kepentingan publik luas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana urgensi amicus curiae secara yuridis dalam peradilan di Indonesia? (2) Bagaimana kedudukan amicus curiae dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia? serta (3) Bagaimana urgensi pembaharuan hukum terkait amicus curiae dalam sistem pembuktian perkara pidana berbasis keadilan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam urgensi yuridis amicus curiae, kedudukan hukumnya saat ini dalam sistem hukum acara pidana, serta merumuskan urgensi pembaharuan regulasi masa depan demi menciptakan peradilan yang inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (UUD 1945, KUHAP lama, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, UU Kekuasaan Kehakiman), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, doktrin hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Urgensi yuridis amicus curiae sangat tinggi sebagai instrumen penggalian nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat guna menyeimbangkan kekakuan legal-formal hukum acara; (2) Kedudukan hukum amicus curiae dalam sistem pembuktian pidana saat ini belum diakui sebagai alat bukti formal melainkan dikategorikan sebagai keterangan ahli tambahan (sub�sistem pembuktian logis) yang berfungsi memperkaya keyakinan hakim (conviction raisonnée) guna mencegah error in persona atau malicious prosecution; dan (3) Pembaharuan hukum terkait amicus curiae mutlak diperlukan dalam sistem peradilan pidana masa depan untuk memberikan kepastian hukum prosedural melalui penentuan mekanisme penyaringan (filter), kualifikasi pengaju, batasan jumlah, serta imunitas hukum bagi pengaju demi mengaktualisasikan keadilan substantif yang responsif dan demokratis.

Actions (login required)

View Item