Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Perekrutan Sebagai Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat

Cheisa, Azizah Putri (2026) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Perekrutan Sebagai Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (621kB)
	Text (Bab I) 02. Bab I.pdf - Published Version Download (712kB)
	Text (Bab IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (448kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (508kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking masih jauh dari harapan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum fundamental terhadap korban secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tetapi, dalam pelaksanaannya hak-hak korban yang terpenuhi tidak menyeluruh. Hak-hak korban yang dipenuhi oleh Polda Sumbar hanya yang bersifat prosedural tidak dengan hak yang fundamental. Sistem pemidanaan di Indonesia masih berfokus pada kejahatan pada sudut pandang pelaku serta mengabaikan sudut pandang korban sebagai pihak yang dirugikan. Peristiwa ini pula yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan terhadap sudut pandang korban. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja ke luar negeri, 2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh polda Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus perekrutan tenaga kerja ke luar negeri di wilayah hukum polda Sumatera Barat terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kendala yang dihadapi oleh pihak polda Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang terdiri atas Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat yang membuat Masyarakat tidak memahami alur yang seharusnya ditempuh oleh calon pekerja migran Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Minimnya kesadaran Masyarakat membuat timbulnya sikap apatis serta stigma negative berupa victim blaming kepada korban tindak pidana perdagangan orang, Proses pemulangan korban yang rumit memuat terlambatnya pelaksanaan perlindungan terhadap korban sehingga hal ini mampu membuat trauma psikologis korban semakin dalam, dan Kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Polda Sumatera Barat terkhususnya Unit 2 Subdit 4 TPPO diharapkan lebih membangun koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan antara kepolisian dengan kejaksaan dan pengadilan, untuk merevolusi pola pikir hukum yang berorientasi pada prinsip offender oriented, meningkatkan Kerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan evaluasi terhadap laporan-laporan yang belum ditindaklanjuti untuk menghindari penumpukan perkara. Kata Kunci: Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, Korban, Tenaga Kerja Ke Luar Negeri.

Actions (login required)

View Item