Penegakan Hukum Disiplin Polri Sebagai Upaya Peningkatan Ketaatan Anggota Terhadap Ketentuan Jam Kerja (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

Putri, Patricia Marshanda Eka (2026) Penegakan Hukum Disiplin Polri Sebagai Upaya Peningkatan Ketaatan Anggota Terhadap Ketentuan Jam Kerja (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (185kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (107kB)
	Text (SKRIPSI FULL) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Disiplin jam kerja merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan profesionalitas dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Secara normatif, penegakan disiplin anggota Polri berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja tidak hanya berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, penegakan hukum disiplin diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan anggota terhadap peraturan kedinasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum disiplin terhadap pelanggaran jam kerja anggota Polri di Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan personel Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) serta Subbidprovos (Sub Bidang Profesi Dan Pengamanan) Polda Sumatera Barat, serta didukung oleh studi dokumen terhadap data pelanggaran disiplin jam kerja dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum disiplin telah dilaksanakan melalui mekanisme laporan atau temuan pelanggaran, pemeriksaan, sidang disiplin oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum), penjatuhan sanksi, serta pengawasan pasca putusan. Namun demikian, efektivitas penegakan disiplin belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan secara berulang. Kendala yang memengaruhi penegakan disiplin antara lain rendahnya kesadaran disiplin anggota, belum optimalnya efek jera sanksi, adanya subjektivitas dalam penjatuhan hukuman, lemahnya pengawasan atasan langsung, serta budaya organisasi yang masih toleran terhadap pelanggaran ringan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya konsistensi penjatuhan sanksi, peningkatan pembinaan disiplin, dan optimalisasi pengawasan guna meningkatkan kepatuhan anggota terhadap ketentuan jam kerja.

Actions (login required)

View Item