Pengaturan Wakaf Tunai Calon Pengantin Dalam Kerangka Hukum Islam di Indonesia

Aini, Hanifa (2026) Pengaturan Wakaf Tunai Calon Pengantin Dalam Kerangka Hukum Islam di Indonesia. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover) 01. Cover.pdf - Published Version Download (296kB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I .pdf - Published Version Download (513kB)
	Text (03. BAB V) 03. BAB V.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (344kB)
	Text (05. Thesis Fulltext) 05. Thesis Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Dalam hukum positif Indonesia, wakaf uang termasuk kategori wakaf yang diakui dan diperbolehkan berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang diinternalisasi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 tahun 2002. Seiring dinamika perwakafan nasional, muncul program Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC) yang diprakarsai oleh Perwakilan BWI Sumatera Barat dan kemudian diadopsi oleh 16 provinsi lain. Pelaksanaannya secara umum masih mengacu pada kerangka umum wakaf uang dalam UU Wakaf dan peraturan turunannya tanpa adanya norma khusus yang mengatur WTC, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum pada sejumlah unsur pokok program ini. Dalam praktiknya, penghimpunan dana WTC masih terbatas dan hasil manfaatnya belum terdistribusikan kepada masyarakat secara nyata, sehingga kemaslahatan yang menjadi tujuan program belum terealisasi. Kondisi tersebut merefleksikan urgensi penguatan regulasi WTC dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sehingga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan hukum WTC sebagai program wakaf uang dalam hukum positif Indonesia? dan (2) Bagaimana pencapaian mashlahah melalui WTC? Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersifat deskriptif, dengan perolehan data melalui studi dokumen dan wawancara. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Posisi Wakaf Tunai Calon Pengantin berpayung pada UU Wakaf dan turunannya, namun masih belum jelas peraturan teknisnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ruang perbaikan yang perlu segera diatur khusus. 2) Secara substansial, WTC selaras dengan maqashid syariah karena berorientasi pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga, namun dalam praktiknya mashlahah belum terwujud secara nyata akibat ketidakpastian hukum pedoman pelaksanaan, rendahnya literasi wakaf, kurangnya transparansi, dibenturkannya WTC dengan pungutan liar, dan belum terdistribusikannya manfaat secara pasti. Disarankan agar WTC dilengkapi dengan regulasi teknis yang mempedomani hukum wakaf nasional, dengan keterlibatan BWI, Kementerian Agama untuk memastikan pelaksanaan yang terarah dan berkelanjutan, serta penerapan konsep mashlahah mursalah sebagai landasan penyusunan regulasi yang berorientasi pada kebutuhan keluarga berupa Peraturan BWI, Surat Edaran, dan juklak serta juknis WTC. Perlu juga dukungan optimalisasi peran BWI, Kemenag, dan Perwakilan BWI, serta penguatan transparansi melalui dashboard real time sejenis Satu Wakaf agar WTC menjadi instrumen wakaf yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item