PELAKSANAAN KEWEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI KAMPUNG PINANG LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

Rianda, Edo (2011) PELAKSANAAN KEWEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI KAMPUNG PINANG LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) OK S1 Hukum Reguler Mandiri 2011 Edo Rianda 05940132.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pelaksanaan pemerintahan daerah di bawah pola sentralistik menyisakan beberapa persoalan pokok. Pertama, dari segi substansi, daerah kurang diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri karena dominasi pusat yang sangat kuat. Kedua, timbulnya ketidakpuasan daerah karena aspirasi lokal sering kali tidak tersampaikan ke Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelaporan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan tersebut disusun oleh dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di Kota Padang serta konsekuensi yuridis dari pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan hukum dan mengaitkannya dengan praktik di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan laporan pertanggungjawaban Walikota Padang kepada DPRD Kota Padang telah mengacu pada . Terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan yang merugikan daerah, dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian uang ke kas daerah, penundaan kenaikan gaji atau pangkat selama 1 (satu) tahun, hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Actions (login required)

View Item