FUNGSI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi pada Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)

Simbolon, Laurensius Arliman (2012) FUNGSI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi pada Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) OK S1 Hukum 2012 Larenius Arliman Simbolon 0810112486.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun diri sendiri. Perlindungan terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana merupakan salah satu hak yang dijamin dalam konstitusi. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, jaminan terhadap perlindungan hak kebebasan anak tersebut dinilai belum memadai. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menginstruksikan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman HAM. KOMNAS HAM, sebagai lembaga mandiri setingkat lembaga negara, berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Namun, keberadaan KOMNAS HAM belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak anak oleh masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada kurun waktu 2011 hingga awal 2012, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan KOMNAS HAM dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan studi kasus pada KOMNAS HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif yang menggambarkan peran, implementasi, serta kendala-kendala yang dihadapi KOMNAS HAM Perwakilan Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur di KOMNAS HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Cabang Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat sinkronisasi peran yang optimal antara KOMNAS HAM dengan pemerintah. KOMNAS HAM sebagai lembaga mandiri perlu mengambil sikap yang lebih tegas dalam pelaksanaan fungsinya. Selain itu, diperlukan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik untuk memperkuat peran KOMNAS HAM dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Actions (login required)

View Item