PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fallah, Wahyudi (2012) PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) OK S1 Hukum Reguler Mandiri 2012 Wahyudi Fallah 08101132.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Secara yuridis, keterlibatan Kanwil dalam UU No. 12 Tahun 2011 bersifat fakultatif (tidak wajib), yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi antarinstansi di daerah. Menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kanwil meliputi sosialisasi Prolegda serta harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perda. Namun, efektivitas peran tersebut terhambat oleh egoisme sektoral SKPD, masukan harmonisasi yang tidak terserap optimal, dan belum adanya payung hukum yang mewajibkan pelibatan Kanwil secara tegas. Untuk itu, diperlukan penguatan landasan hukum guna mengoptimalkan pembinaan hukum di tingkat daerah.

Actions (login required)

View Item