ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Dewi, Indri Kemala (2012) ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) OK S1 Hukum Reguler Mandiri 2012 Indri Kemala Dewi 0810113248.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Berikut adalah versi abstrak yang telah dirapikan untuk memperbaiki kesalahan pengetikan (typo), menyempurnakan struktur kalimat, dan menyesuaikan terminologi hukum agar lebih profesional: Abstrak Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur, serta memiliki budi dan karsa yang merdeka. Setiap manusia dan setiap negara di dunia wajib mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa kecuali. Penindasan terhadap hak asasi manusia merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap kemanusiaan. Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM, telah dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan ini juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh Warga Negara Indonesia. Di samping itu, dikenal pula Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang diberi kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai kelemahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, salah satunya terkait pengaturan sumber daya pengadilan yang tidak diatur secara jelas, serta bagaimana solusi terhadap kelemahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Untuk mendapatkan data yang sesuai, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder dan data primer, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan adanya beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di antaranya: definisi pelanggaran HAM berat yang kurang jelas, serta tidak dimasukkannya kejahatan perang dalam yurisdiksi pengadilan. Selain itu, sumber daya dan kewibawaan pengadilan tidak diatur secara memadai, termasuk persoalan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

Actions (login required)

View Item