PELAKSANAAN WEWENANG PENYIDIKAN PADA LEMBAGA KEJAKSAAN TlNGGI DALAM TlNDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA BARAT

Annisa, Febrina (2012) PELAKSANAAN WEWENANG PENYIDIKAN PADA LEMBAGA KEJAKSAAN TlNGGI DALAM TlNDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA BARAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) OK S1 Hukum 2012 Febrina Annisa 081011027.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Berikut adalah versi abstrak yang telah dirapikan. Perbaikan berfokus pada koreksi kesalahan pengetikan (OCR), standarisasi istilah hukum, serta penyusunan kalimat agar lebih mengalir dan profesional. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi, kendala dalam pelaksanaan penyidikan, serta upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi untuk mengatasinya. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana hukum dilaksanakan termasuk dalam proses penegakan hukum (law enforcement). Lokasi penelitian bertempat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), wawancara, dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sumber lainnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi mengacu pada KUHAP dan undang-undang terkait. Dalam proses tersebut, Kejaksaan Tinggi menemui beberapa kendala, antara lain: prosedur perizinan pemeriksaan terhadap kepala daerah yang berstatus sebagai saksi atau tersangka, lambatnya penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kerugian keuangan negara oleh BPKP, serta keterbatasan jumlah tenaga jaksa penyidik dalam menangani perkara korupsi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mempercepat koordinasi terkait persetujuan tertulis dari Presiden atau pejabat yang berwenang untuk tindakan penyidikan terhadap kepala daerah, meningkatkan kerja sama dengan BPKP sejak tahap penyelidikan agar proses audit kerugian negara lebih cepat selesai, serta meningkatkan manajemen organisasi dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kejaksaan melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan keahlian penyidikan.

Actions (login required)

View Item