DESENTRALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK LOKAL Studi Kasus Infrastruktur Jalan di Município Ermera

de Vasconcelos, Adelaide (2026) DESENTRALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK LOKAL Studi Kasus Infrastruktur Jalan di Município Ermera. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstraksi.pdf - Submitted Version Download (203kB)
	Text (Bab 1) Bab 1.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (BAB 5) Bab 5.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis_Final 3.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Timor-Leste merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik demokratis yang menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai prioritas pembangunan nasional. Namun, efektivitas kebijakan sosial tersebut sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama melalui kebijakan desentralisasi. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting untuk memastikan layanan publik benar-benar menjawab kebutuhan lokal. Studi kasus di Municipio Ermera menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 telah menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan infrastruktur jalan, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kapasitas birokrasi lokal yang lemah, serta partisipasi warga yang cenderung formalistik. Kondisi ini berdampak pada kualitas pembangunan jalan yang belum berkelanjutan, sehingga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan distribusi hasil pertanian tetap terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan publik lokal, khususnya pada sektor infrastruktur jalan di wilayah pedesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui: analisis dokumen kebijakan, observasi lapangan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang menekankan partisipasi masyarakat dengan realitas implementasi di tingkat lokal. Partisipasi warga lebih banyak terjadi pada tahap pelaksanaan proyek, sementara keterlibatan dalam perencanaan dan pengawasan masih terbatas. Hal ini menyebabkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan infrastruktur jalan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal, transparansi informasi, serta mekanisme partisipasi substantif. Saran yang diajukan adalah perlunya peningkatan kapasitas birokrasi daerah, diversifikasi sumber pendanaan untuk mengatasi keterbatasan anggaran, serta penguatan mekanisme partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Dengan demikian, desentralisasi dapat lebih efektif dalam mewujudkan layanan publik lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Actions (login required)

View Item