URGENSI PENGATURAN BILIK ASMARA BAGI NARAPIDANA DITINJAU DARI ASAS PEMASYARAKATAN DAN HAK NARAPIDANA

PUTRI, NADIRA ALI (2026) URGENSI PENGATURAN BILIK ASMARA BAGI NARAPIDANA DITINJAU DARI ASAS PEMASYARAKATAN DAN HAK NARAPIDANA. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (9MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (445kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (303kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (381kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (15MB)

Abstract

Pemenuhan hak narapidana merupakan bagian integral dari tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu aspek hak narapidana yang masih menimbulkan perdebatan adalah pemenuhan kebutuhan biologis melalui pengaturan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur keberadaan dan pelaksanaan bilik asmara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan praktik di lapangan. Peneliti mengkaji hal tersebut sebagai berikut: 1. Bagaimanakah urgensi pengaturan bilik asmara bagi narapidana ditinjau dari asas pemasyarakatan dan hak narapidana? 2. Bagaimanakah implikasi dari pengaturan bilik asmara ditinjau dari asas pemasyarakatan dan hak narapidana? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bilik asmara memiliki urgensi yang tinggi karena berkaitan langsung dengan asas pemasyarakatan, khususnya asas kemanusiaan dan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta sebagai bagian dari pemenuhan hak narapidana atas kehidupan keluarga dan kebutuhan biologis. Selain itu, pengaturan bilik asmara berimplikasi positif terhadap stabilitas psikologis narapidana, pencegahan penyimpangan seksual, serta terciptanya iklim pembinaan yang lebih humanis di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, pengaturan tersebut juga memerlukan batasan dan mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengaturan bilik asmara perlu dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak narapidana dan tujuan pembinaan.

Actions (login required)

View Item