PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH BERSUBSIDI DALAM RANGKA PEMENUHAN TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA PADANG

Salsabila, Anisa (2026) PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH BERSUBSIDI DALAM RANGKA PEMENUHAN TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (435kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (250kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (305kB)
	Text (Full Text) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Rumah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) setiap masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Kebutuhan atas terpenuhinya tempat tinggal yang layak juga dituangkan melalui dasar konstitusi negara ini tepatnya pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jaminan tersebut juga mencakup penyediaan tempat tinggal yang layak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), namun permasalahan kesenjangan akses atas tempat tinggal yang layak masih menjadi persoalan penting untuk diatasi oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Termasuk bagi Kota Padang sebagai ibu kota Sumatera Barat yang saat ini berada di peringkat satu sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana pemenuhan hak atas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia? Kedua, bagaimana pelaksanaan program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakharmonisan dalam regulasi hukum yang mengatur program rumah bersubsidi. Ketidakharmonisan antara regulasi tersebut berimplikasi pada proses pelaksanaan program rumah bersubsidi dalam praktik lapangannya yang berjalan dengan tidak optimal. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam proses koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan program rumah bersubsidi yang berimplikasi pada tumpang tindihnya tugas dan kewenangan antar instansi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program rumah bersubsidi di Kota Padang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi serta penguatan implementasi agar pelaksanaan program rumah bersubsidi dapat berjalan sesuai dengan tujuan hadirnya program tersebut. Kata Kunci : Rumah Bersubsidi, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pemerintah

Actions (login required)

View Item