PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Chandra, Aditia (2011) PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum 2011 Aditia Chandra 04940062.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir, yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar atau dilenyapkan oleh siapapun juga. Proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia diawali dengan penangkapan terhadap tersangka pelanggaran hak asasi manusia tersebut oleh penyidik Jaksa Agung, dan penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan serta penuntutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Penyidik akan melakukan penyelidikan terhadap tersangka kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut, dan apabila setelah penyelidikan oleh penyidik tersangka terbukti bersalah, maka akan ada penuntutan oleh Jaksa Agung maupun penuntut umum, dan akan dilaksanakan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM. Kelemahan dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 antara lain: penempatan Pengadilan Hak Asasi Manusia di dalam lingkungan peradilan umum menjadikannya sangat bergantung pada birokrasi dan administrasi peradilan umum yang ditempatinya; adanya pasal dalam UU No. 26 Tahun 2000 yang disalahartikan sehingga memungkinkan para pelaku untuk bebas; serta terdapatnya pembatasan umur, baik untuk menjadi penyidik, penuntut umum, maupun hakim ad hoc, sehingga menghambat masuknya orang-orang yang berkompeten.

Actions (login required)

View Item