PELAKSANAAN DISKRESI OLEH PENYIDIK DALAM MELAKUKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PEMBEGALAN (Suatu Kajian tentang Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian)

Renvadri, Triliana (2026) PELAKSANAAN DISKRESI OLEH PENYIDIK DALAM MELAKUKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PEMBEGALAN (Suatu Kajian tentang Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (626kB)
	Text (Bab Akhir Penutup) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (Full Text) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan diskresi oleh penyidik dalam tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pembegalan merupakan isu yang penting untuk dikaji dalam kerangka hukum dan etika penegakan hukum. Diskresi ini menjadi relevan dalam sittuasi mendesak ketika pelaku kejahatan membahayakan keselamatan masyarakat atau aparat kepolisian. Namun, tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip- prinsip yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Melakukan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Pembegalan (suatu kajian tentang Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, teknik pengumpulan data yaitu dengan proses wawancara. Adapun permasalahan yang penulis teliti adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan diskesi dalam menjalankan tugasnya oleh penyidik, 2) Hal-hal apakah yang menjadi pertimbangan penyidik dalam melakukan tembak di tempat terhadap pelaku pembgalan, 3) Bagaimana kepolisian dalam menafsirkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan kewenangan berkaitan dengan diskresi. Hasil penelitian yang didapat penulis adalah 1) Pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh anggota Polri Polresta Padang terhadap pelaku pembegalan yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan sesuai dengan aturan, tata cara pelaksanaan proses penyidikan yang terdapat di dalam KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. 2) Pertimbangan penyidik kepolisian Polresta Padang untuk melakukan diskresi terhadap tindak pidana pembegalan adalah ancaman nyata terhadap nyawa, proporsionalitas tindakan, alternatif lain telah gagal atau tidak tersedia, peraturan dan prosedur yang berlaku, kondisi lapangan, tujuana dari tindakan, serta akuntabilitas. 3) Kepolisian dalan menafsirkan Perkap No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yaitu aturan ini mencakup kapan dan sejauh mana kekuatan dapat digunakan, termasuk prinsip-prinsip yang mendasari penggunaannya. Kekuatan dalam konteks ini dapat berarti penggunaan kekuatan fisik atau alat lain seperti senjata api yang dianggap perlu untuk melindungi masyarakat atau diri sendiri.

Actions (login required)

View Item