Tanggung Jawab Dokter Dengan Adanya Penerbitan Surat Keterangan Sehat Untuk Melanjutkan Pendidikan

Susanti, Yulia (2026) Tanggung Jawab Dokter Dengan Adanya Penerbitan Surat Keterangan Sehat Untuk Melanjutkan Pendidikan. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (460kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (574kB)
	Text (BAB VI Penutup) BAB VI Penutup.pdf - Published Version Download (272kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (431kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penerbitan surat keterangan sehat merupakan salah satu persyaratan administratif yang umum diberlakukan oleh perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru. Namun, praktik penerbitan surat keterangan sehat oleh dokter di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sering kali dilakukan melalui pemeriksaan yang singkat dan tidak komprehensif, sehingga menimbulkan persoalan mengenai akurasi, legalitas, dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum serta etika kedokteran. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Tanggung jawab dokter dalam penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2) Tanggung jawab dokter dalam penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan berdasarkan etika kedokteran; dan (3) Analisis praktik penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara dan observasi terhadap praktik pemeriksaan kesehatan di empat fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab dokter dalam penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum administrasi, perdata, dan pidana karena seluruh dokter yang menerbitkan surat keterangan sehat memiliki STR dan SIP yang sah serta tidak ditemukan perbuatan melanggar hukum. Namun, dari perspektif etika kedokteran, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi kewajiban etik sebagaimana diatur dalam KODEKI dan Sumpah Dokter Indonesia, terutama terkait asas kejujuran, independensi, dan perlindungan rahasia medis. Penelitian juga menemukan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan masih singkat, dangkal, dan belum mencakup pemeriksaan fisik, mental, dan sosial sebagaimana definisi sehat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Selain itu, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang diteliti tidak memiliki SOP terkait penerbitan surat keterangan sehat untuk melanjutkan pendidikan, sehingga berpotensi menimbulkan variasi prosedur dalam pelaksanaan pelayanan.

Actions (login required)

View Item