Perilaku Penganggaran Pemerintah: Dinamika Belanja Daerah Menjelang Pilkada Serentak 2024

Hardiansyah, Defri (2026) Perilaku Penganggaran Pemerintah: Dinamika Belanja Daerah Menjelang Pilkada Serentak 2024. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Asbtrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (260kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (BAB V Penutup) BAB V.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyoroti urgensi peningkatan kualitas belanja daerah dalam siklus pemilihan. Studi ini bertujuan untuk meneliti perbedaan belanja modal dan belanja bantuan sosial antara periode non-pemilu dan pra-pemilu serta untuk menilai apakah status petahana memperkuat dinamika anggaran pilkada. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan menggunakan uji-t sampel berpasangan untuk membandingkan rasio belanja antar periode berdasarkan data anggaran dari pemerintah kabupaten dan kota yang berpartisipasi dalam pilkada serentak 2024. Temuan menunjukkan bahwa belanja modal tidak berbeda secara signifikan antar periode karena kekakuan kelembagaan dan kendala perencanaan. Sebaliknya, belanja bantuan sosial meningkat secara signifikan pada periode pra-pilkada karena bersifat diskresioner, jangka pendek, dan memberikan manfaat langsung kepada pemilih. Peningkatan ini lebih nyata di daerah yang dipimpin oleh petahana yang mencalonkan diri kembali, yang mencerminkan insentif pilkada yang lebih kuat. Hasil penelitian menegaskan bahwa siklus anggaran politik di Indonesia beroperasi terutama melalui belanja bantuan sosial jangka pendek daripada investasi jangka panjang. Temuan ini mengimplikasikan perlunya pengamanan yang lebih kuat untuk melindungi kualitas belanja, khususnya untuk belanja yang sensitif secara politik. Keunikan studi ini terletak pada keterkaitan antara tata kelola fiskal pasca-reformasi dengan bukti empiris dari pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Actions (login required)

View Item