Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Yuhendra, Haraif (2012) Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum 2012 Haraif Yuhendra 07940047.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia serta melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah adapun bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 1.Kompensasi adalah bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara atau setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut yang pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. 2. Restitusi adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya. 3.Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. Selanjutnya ada bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap korban tindak pidana terorisme, yaitu: 1. Memulihkan (reparation) kembali kondisi korban ke posisi semula atau atau paling tidak dapat meringankan beban penderitaan korban terorisme. 2. Memberikan jaminan perlindungan terhadap korban terorisme. 3. Memberikan pelayanan terbaik kepada warganya yang menjadi korban terorisme. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwasanya bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap korban terorisme ini sudah berjalan cukup baik diantaranya: kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dan harus lebih ditingkatkan lagi, agar korban tindak pidana terorisme ini dapat terlindungi hak-haknya apabila mereka nantinya dikehidupan kelak menimbulkan cacat sehingga ada beberapa fungsi atau keadaan dari korban tersebut perlu dibantu oleh pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini juga harus ditegakkan baik itu dalam memulihkan kembali kondisi korban pada sisi semula, memberikan jaminan perlindungan terhadap korban terorisme,dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya yang menjadi korban terorisme. Pemerintah dalam hal ini harus membuat Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pengajuan dan pemberian ketiga bentuk hak korban terorisme tersebut, agar perlindungan hak terhadap korban terorisme tersebut berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Actions (login required)

View Item