PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH NAGARI Dl NAGARI PANYAKALAN KECAMATAN KEBENG KABUPATEN SOLOK

Diyendra, Franky (2011) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH NAGARI Dl NAGARI PANYAKALAN KECAMATAN KEBENG KABUPATEN SOLOK. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum 2011 Franky Diyedra 07140018.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Badan Musyawarah Nagari (BMN) di Nagari Panyakalan adalah sebuah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, serta merupakan lembaga legislasi yang bertujuan untuk mengedepankan prinsip permusyawaratan dan mufakat sebagai mitra pemerintahan nagari dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Keberadaan Bamus di Nagari Panyakalan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di sana, di mana melalui lembaga ini masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat itu sendiri atau untuk kemajuan Nagari Panyakalan. Pelaksanaan fungsi BMN di Nagari Panyakalan didasarkan pada Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 yang pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan yang lebih tinggi, yakni Perda Provinsi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka semua urusan yang ada di tingkat kabupaten atau kota diserahkan oleh provinsi untuk mengaturnya sendiri, namun tetap diawasi oleh pusat dalam praktik pelaksanaannya. Permasalahan yang dikemukakan penulis dalam skripsi ini yaitu: (1) apa saja fungsi Badan Musyawarah Nagari Panyakalan; (2) bagaimana pelaksanaan fungsi BMN Nagari Panyakalan; dan (3) kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh BMN Nagari Panyakalan. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Jenis penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BMN di Nagari Panyakalan dapat dikatakan berjalan lancar. Semua aturan yang ada dalam Perda Provinsi tentang Bamus Nagari dijalankan oleh kabupaten melalui Perda kabupaten. BMN Nagari Panyakalan beserta perangkatnya menjalankan fungsi Bamus Nagari sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun dihadapi oleh kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Actions (login required)

View Item