Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang

Afandi, Adhar (2012) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum 2012 Adharafandi 0810112204.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan penting, tidak hanya sebagai unsur aparatur negara, tetapi juga sebagai abdi negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, merata, profesional, dan bertanggung jawab, terutama dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan tugas tersebut, diperlukan PNS di setiap lini pemerintahan, baik pusat maupun daerah, yang diperoleh melalui proses rekrutmen atau pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) apa saja yang menjadi pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah; (2) bagaimana pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kota Padang Panjang; dan (3) bagaimana kinerja serta penilaian terhadap calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, ditinjau dari kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Padang Panjang dilaksanakan karena adanya pemberhentian PNS yang memasuki masa pensiun serta adanya perluasan organisasi daerah, seperti pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang diikuti dengan mutasi dan promosi PNS; (2) pelaksanaan pengadaan PNS Daerah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman persyaratan, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil, hingga pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan (3) penempatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah selama masa percobaan satu tahun umumnya telah sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Penilaian terhadap calon PNS dilakukan selama masa percobaan berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), dan hasil penilaian menunjukkan bahwa calon PNS memperoleh nilai di atas standar yang ditetapkan oleh atasan langsung di instansi tempat mereka bertugas

Actions (login required)

View Item