PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALI NAGARl SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH NAGARl PADA NAGARI BUO KAPUPATEN TANAH DATAR

Meylando, Meylando (2010) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALI NAGARl SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH NAGARl PADA NAGARI BUO KAPUPATEN TANAH DATAR. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum Program Reguler Mandiri 2010 Meylando 05940075.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah serta sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh UUD 1945 Amandemen Kedua. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Nagari, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari merupakan perwujudan dari otonomi daerah. Di Sumatera Barat, berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan dampak besar bagi sistem pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan nagari. Wali Nagari tidak berperan secara penuh, disebabkan karena Wali Nagari belum mengerti dengan tugas dan kewenangannya. Sehingga penulis ingin mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Wali Nagari serta penerapan tugas dan wewenang Wali Nagari Buo Kabupaten Tanah Datar, serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan upaya penyelesaiannya di Nagari Buo Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan pada penelitian ini berbentuk kualitatif, dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Hasil penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Wali Nagari dapat dilihat pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008, yaitu perangkat nagari dan Wali Nagari merupakan orang yang ditunjuk sebagai pemegang jabatan tertinggi pada pemerintahan nagari. Namun pada praktiknya, Wali Nagari dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di nagari tidaklah sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, salah satunya adalah ketidakpahaman Wali Nagari yang disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan dari Wali Nagari beserta perangkat nagari. Hal ini berindikasi pada kinerja dan pelaksanaan tugas serta kewenangan dari Wali Nagari tersebut.

Actions (login required)

View Item