PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2009 - 2010

PRIMA YUNAS, RIZKY (2011) PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2009 - 2010. S1 thesis, Universitas Andalas.

[img] Text (Skripsi Fulltext)
OK S1 Hukum Reguler Mandiri 2011 Rizky Prima Yunas 2011 07940076.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

Judul: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Padang Periode 2009-2010 Latar Belakang: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemisahan antara Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) bertujuan memberdayakan DPRD serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Salah satu fungsi penting DPRD adalah Fungsi Legislasi, yaitu proses pengakomodasian kepentingan stakeholder untuk menentukan pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Metode Penelitian: Pendekatan: Yuridis Sosiologis (socio-legal research) Data: Primer, diperoleh dari penelitian lapangan Analisis: Deskriptif kualitatif Hasil Penelitian: Badan Legislasi DPRD Kota Padang dibentuk melalui: Keputusan Ketua DPRD Kota Padang Nomor 189.28/DPRD-PDG/2009 → menetapkan struktur dan anggota Badan Anggaran dan Badan Legislasi DPRD Kota Padang Periode 2009-2014. Perubahan melalui Keputusan DPRD Kota Padang Nomor 189.10/DPRD-PDG/2010. Acuan: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Tahapan Pembentukan Perda: Inisiasi (dari DPRD dan Pemerintah Kota) Penyusunan rancangan perda Pengajuan perda Partisipasi masyarakat dan evaluasi efektivitas Pengesahan dan penetapan raperda menjadi perda Pengundangan perda Sosialisasi perda Hambatan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Padang: Mandulnya pelaksanaan hak inisiatif DPRD Minimnya bantuan dana pusat untuk pembuatan perda Keterlambatan penyerahan draft peraturan daerah/revisi perda dari pemerintah kota Rekomendasi: DPRD Kota Padang perlu: Mengoptimalkan hak inisiatif untuk mengusulkan perda. Mendesak pemerintah kota mempercepat perumusan draft perda agar kebijakan daerah dapat segera diimplementasikan.

Item Type: Thesis (S1)
Supervisors: Prof Dr.Yuliandri.SH.MH; Henny Andriani S.H M.H s
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Mrs Leni Yurnelis
Date Deposited: 27 Mar 2026 01:42
Last Modified: 27 Mar 2026 01:42
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/521835

Actions (login required)

View Item View Item