PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALI NAGARI SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI SULIK AIR KECAMATAN X KOTO KABUPATEN SOLOK

EKA PUTRA, DICKY (2012) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALI NAGARI SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI SULIK AIR KECAMATAN X KOTO KABUPATEN SOLOK. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi fulltext) OK S1 Hukum 2012 Dicky Eka Putra 06940104.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang menegaskan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hadir sebagai bentuk perwujudan otonomi daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Di Sumatera Barat, berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan dampak yang sangat besar terhadap sistem pemerintahan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintahan terendah, yaitu nagari. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok juga menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari. Kepala pemerintahan nagari adalah Wali Nagari. Namun, dalam praktiknya, peran Wali Nagari belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman Wali Nagari terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Seorang Wali Nagari memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di nagari. Pada dasarnya, Wali Nagari harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik guna membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bawah kepemimpinannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai tugas dan wewenang Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pemerintahan Nagari, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut beserta upaya penyelesaiannya di Nagari Sulik Air, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tercantum dalam Pasal 36. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Wali Nagari bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan perangkat nagari seperti Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan perangkat nagari lainnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, penyelenggaraan pemerintahan nagari harus didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS). Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan nagari masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang dihadapi antara lain sering terjadinya perbedaan pendapat antara pemerintah nagari dengan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur nagari, lemahnya pengelolaan administrasi sehingga data yang tersedia tidak mutakhir, serta rendahnya tingkat pendidikan aparatur pemerintahan nagari.

Actions (login required)

View Item