KAJIAN TERHADAP KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

PUSPITA DEWI, ADEK (2012) KAJIAN TERHADAP KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (skripsi fulltext) OK S1 Hukum 2012 Adek Puspita Dwi 0810112106.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dapat diwujudkan melalui pembangunan. Pembangunan tersebut memerlukan modal dalam jumlah yang sangat besar. Apabila hanya mengandalkan sumber dana dari pemerintah, hampir dipastikan pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dicari sumber dana lain, salah satunya melalui penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Investor asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia, salah satunya dalam bidang pertambangan umum, dengan bentuk kerja sama joint venture. Salah satu perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia adalah PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Sebagai perusahaan pertambangan asing, PT NNT wajib melakukan divestasi saham kepada pihak nasional sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya antara pemerintah dan PT NNT. Namun, dalam pelaksanaan divestasi saham tersebut, sering terjadi penundaan yang berujung pada sengketa. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan tiga permasalahan, yaitu: (1) apa yang melatarbelakangi PT NNT melakukan divestasi saham, (2) bagaimana pola divestasi saham PT NNT, dan (3) bagaimana penundaan divestasi saham PT NNT. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menggambarkan kewajiban divestasi saham PT NNT. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan kepustakaan dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan penafsiran gramatikal dan dianalisis secara normatif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang kewajiban divestasi saham PT NNT, (2) dalam pelaksanaan divestasi saham, PT NNT menggunakan pola private placement yang diikuti dengan pola strategic sale serta melakukan penawaran secara langsung, dan (3) penundaan divestasi saham PT NNT pada tahun 2006 dan 2007 terjadi karena tidak adanya kesepakatan mengenai cara pembelian antara pemerintah daerah dan pihak PT NNT, sedangkan penundaan pada tahun 2010 terjadi akibat perbedaan pandangan antara pemerintah, DPR, dan BPK mengenai dasar hukum serta prosedur pembelian divestasi saham.

Actions (login required)

View Item