PROSES SELEKSI & NOMINASI KANDIDAT WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI PADA PEMILUKADA 2010 (KAJIAN TERHADAP KANDIDAT DARI PARTAI DEMOKRAT DAN DARI KOALISI PPP-PBB DI KOTA BUKITTINGGI)

REVIKA DASLIN, TESA (2011) PROSES SELEKSI & NOMINASI KANDIDAT WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI PADA PEMILUKADA 2010 (KAJIAN TERHADAP KANDIDAT DARI PARTAI DEMOKRAT DAN DARI KOALISI PPP-PBB DI KOTA BUKITTINGGI). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2011 Tesa Revika Dasalin 06993008.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (0B)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada proses seleksi dan nominasi kandidat Walikota/Wakil Walikota Bukittinggi pada Pemilukada 2010, dengan kajian terhadap kandidat dari Partai Demokrat dan koalisi PPP–PBB di Kota Bukittinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses seleksi dan nominasi kandidat tersebut, serta mengkaji apakah dalam proses tersebut terdapat praktik politik uang (money politics). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Unit analisis yang digunakan adalah institusi, dengan teknik pemilihan informan melalui purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan interpretasi etik dan emik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi dan nominasi kandidat Walikota/Wakil Walikota Bukittinggi pada Partai Demokrat dan koalisi PPP–PBB memiliki perbedaan. Pada Partai Demokrat, proses seleksi dilakukan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan sesuai dengan aturan internal partai. Permasalahan muncul terutama dalam penentuan calon Wakil Walikota. Sementara itu, pada PPP, proses seleksi dilakukan melalui tahap penjaringan yang kemudian menimbulkan konflik internal di antara kader partai. Secara teoretis, proses sertifikasi, nominasi, dan pemilihan dalam pemilukada cenderung memiliki indikasi terjadinya praktik politik uang. Namun, dalam proses seleksi dan nominasi kandidat Walikota/Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2010, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya praktik politik uang. Kesimpulannya, proses seleksi dan nominasi kandidat Walikota/Wakil Walikota berbeda pada masing-masing partai, sesuai dengan aturan internal yang berlaku. Selain itu, partai cenderung kurang transparan kepada publik, sehingga membuka kemungkinan terjadinya berbagai permasalahan internal, seperti yang terjadi pada Partai Demokrat dan koalisi PPP–PBB. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses seleksi dan nominasi tersebut benar-benar berjalan secara bersih sesuai aturan, atau dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan elite partai dalam menentukan kandidat pada Pemilukada 2010 di Bukittinggi.

Actions (login required)

View Item