KEDUDUKAN HUKUM KOMISARIS INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PRIMA PUTRA, AULIA (2012) KEDUDUKAN HUKUM KOMISARIS INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (skripsi fulltext) OK S1 Hukum 2011 Aulia Prima Putra 07140174.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Seiring terjadinya krisis ekonomi global yang dimulai pada akhir tahun 1990-an, wacana mengenai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) mulai hangat diperbincangkan, baik oleh kalangan pemerintah, praktisi hukum dan ekonomi, maupun akademisi. Krisis ekonomi yang melanda berbagai negara di Asia dan Amerika, termasuk Indonesia, salah satunya disebabkan oleh implementasi GCG yang belum optimal dan cenderung diabaikan. Namun, sejak diterbitkannya berbagai peraturan mengenai pelaksanaan GCG, baik pada perusahaan negara (BUMN dan BUMD) maupun perbankan, serta dengan dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), perusahaan dan bank mulai menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dalam implementasinya, diperlukan organ khusus yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan GCG, yaitu komisaris independen. Akan tetapi, pengaturan mengenai komisaris independen masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam skripsi ini dibahas mengenai kedudukan dan tanggung jawab komisaris independen dalam rangka mewujudkan pelaksanaan GCG. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dimulai dari bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kedudukan dan tanggung jawab komisaris independen serta aspek hukum dalam implementasi GCG. Bahan tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan membaca literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Pengolahan bahan penelitian dilakukan melalui proses editing, yaitu dengan menyeleksi dan memeriksa kembali bahan yang diperlukan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menggambarkan bahan yang telah terkumpul, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli hukum, serta pendapat penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai komisaris independen masih lemah, sehingga diperlukan aturan khusus untuk mempertegas eksistensinya. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen tidak hanya bergantung pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item