KOORDINASI ANTAR APARAT DALAM PEMUNGUTAN PBB DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Yulia, Mulisa (2012) KOORDINASI ANTAR APARAT DALAM PEMUNGUTAN PBB DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Fisip 2013 Mulisa Yulia 07194012.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan tentang koordinasi yang dilakukan oleh aparat dalam pemungutan PBB. Lokus penelitian ini adalah di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wilayah yang luas, namun terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sehingga koordinasi yang dilakukan oleh aparat tidak maksimal. Selain itu, camat belum dapat memberikan arahan dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh aparat, khususnya dalam pemungutan PBB, sehingga realisasi PBB selama tiga tahun terakhir di Kecamatan IV Koto Aur Malintang tidak mencapai target yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang dikombinasikan antara Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan teori Richard L. Daft. Teori koordinasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu koordinasi hierarkis dan koordinasi fungsional. Koordinasi hierarkis melihat suatu koordinasi dari beberapa aspek, seperti adanya spesialisasi kerja, rantai komando, rentang manajemen, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Koordinasi fungsional terdiri dari koordinasi fungsional horizontal, koordinasi fungsional diagonal, dan koordinasi fungsional teritorial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sementara itu, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan nagari dalam pemungutan PBB masih belum maksimal, baik secara hierarkis maupun fungsional. Secara hierarkis, koordinasi yang dilakukan aparat kecamatan dan nagari belum melaksanakan pembagian kerja yang telah diatur, rantai komando masih belum lancar, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam rentang manajemen, proses desentralisasi masih dikuasai oleh aparat tingkat atas, serta tidak adanya prosedur dan tata cara pemungutan PBB yang terformalisasi. Sedangkan secara fungsional, koordinasi yang dilakukan aparat kecamatan juga belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, seperti luas wilayah yang cukup jauh dan kondisi wilayah yang kurang baik, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan proses pemerintahan, serta arahan, evaluasi, dan konfirmasi yang kurang berjalan dengan baik dari pihak kecamatan terhadap para kolektor. Akibatnya, tujuan untuk meningkatkan potensi PBB tidak terpenuhi. Dengan demikian, diperlukan adanya pimpinan dan aparat yang mampu melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik serta penyesuaian antara luas wilayah dengan jumlah aparat yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar koordinasi dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai oleh suatu daerah.

Actions (login required)

View Item