KONFLIK PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DENGAN PEDAGANG MENGENAI PEMBANGUNAN PASAR PUSAT KOTA PADANG PANJANG

Putra, Azhari M. Hadi (2011) KONFLIK PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DENGAN PEDAGANG MENGENAI PEMBANGUNAN PASAR PUSAT KOTA PADANG PANJANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Fisip 2011 Azhari M. Hadi Putra 05193048.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Melalui desentralisasi, berbagai kewenangan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan. Di antara jenis penyelenggaraan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur publik. Menurut Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004, otonomi daerah dapat meningkatkan pelayanan, termasuk penyelenggaraan pembangunan sebagai bentuk pelayanan publik. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan bentuk kebijakan pembangunan pasar oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, di antaranya bahwa kebijakan pembangunan yang menjadi hak pemerintah kota semestinya berlandaskan pada aspirasi masyarakat kota. Artinya, pemerintah kota tidak sewenang-wenang menetapkan suatu kebijakan yang pada akhirnya justru berujung konflik. Kebijakan pemerintah kota untuk membangun kembali bangunan pasar pusat mendapat penolakan dari pedagang yang beroperasi di pasar tersebut. Pedagang menolak karena alasan harga sewa bangunan baru yang dinilai sangat mahal serta desain bangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi pedagang. Akibatnya, terjadi konflik yang hingga saat ini belum mencapai kesepakatan penyelesaian antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan para pedagang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, yaitu kepala bagian SKPD Kota Padang Panjang yang terkait dan mengurus permasalahan pembangunan pasar pusat, serta tokoh masyarakat setempat. Selain itu, dilakukan triangulasi data dengan triangulasi sumber, yaitu wawancara dengan para pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kota tersebut pada awalnya memang dibuat secara sepihak dengan melibatkan sedikit perwakilan pedagang yang tidak representatif bagi keseluruhan pedagang, sehingga menimbulkan penolakan. Namun, upaya negosiasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan berhasil mengubah pola konflik, di mana sebagian kelompok pedagang dapat menerima kebijakan pembangunan, meskipun sebagian kelompok lainnya masih menolak. Hingga saat ini, belum terdapat kesepakatan resmi mengenai pembangunan pasar pusat. Hal ini terbukti dengan belum dilaksanakannya pembangunan pasar pusat Kota Padang Panjang.

Actions (login required)

View Item