PELAKSANAAN KEWENANGAN TEMBAK DITEMPAT DALAM TAHAP PENANGKAPAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (Studi di Polres Bukittinggi)

ZULFA, DAHNIAL (2012) PELAKSANAAN KEWENANGAN TEMBAK DITEMPAT DALAM TAHAP PENANGKAPAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (Studi di Polres Bukittinggi). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum 2011 Dahnial Zulfa 06140181.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (0B)

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian, yaitu kewenangan penggunaan senjata api dalam kondisi tertentu saat proses penangkapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum kewenangan petugas dalam melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka, prosedur yang diterapkan oleh pihak kepolisian, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta sanksi yang diberikan apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris/non-doktrinal), yaitu penelitian yang diawali dengan studi kepustakaan sebagai data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Polres Bukittinggi. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan yang mencakup buku, peraturan perundang-undangan, serta arsip. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menilai data yang diperoleh dari lapangan dengan bantuan literatur yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar kewenangan pelaksanaan tembak di tempat terhadap tersangka berpedoman pada prosedur tetap yang dimiliki oleh kepolisian, khususnya dalam subbab penindakan yang meliputi tiga tahapan proses penangkapan, yaitu pertimbangan penangkapan, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, petugas dapat melakukan tindakan tembak di tempat apabila tersangka melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan jiwa petugas maupun masyarakat sekitar. Apabila petugas melanggar prosedur, seperti melanggar kode etik atau surat perintah penangkapan, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar setiap anggota Polri memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan serta teknis pelaksanaan kewenangan tembak di tempat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kewenangan tersebut di lapangan.

Actions (login required)

View Item