PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN FEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Kepailitan Toko Makmur dan atau Khouw The Sun)

Agusti, Melisa (2012) PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN FEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Kepailitan Toko Makmur dan atau Khouw The Sun). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum 2012 Melisa Agusti 0810112061.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Setelah dijatuhkannya putusan pailit Toko Makmur dan/atau Khouw The Sun oleh hakim niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka sesuai dengan amar putusan tersebut ditunjuk seorang hakim pengawas dan seorang kurator. Sesuai dengan Pasal 16 UUKPKPU, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan demikian, kewenangan penuh terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur pailit berada di tangan kurator. Boedel pailit yang telah dikumpulkan oleh kurator inilah yang akan digunakan untuk melunasi utang-utang yang dimiliki debitur pailit terhadap kreditur-krediturnya. Namun, dalam pelaksanaannya kurator mendapati berbagai kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagai kurator tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas serta dikaitkan dengan praktik di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa meskipun pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai akibat tidak adanya batas waktu yang tegas dan jelas mengenai proses pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit tersebut. Dari hasil penelitian juga diperoleh adanya kendala-kendala yang menghambat kelancaran tugas kurator. Berkenaan dengan kendala-kendala tersebut, kurator dituntut untuk lebih aktif dan kreatif dalam bertindak sehingga mendapatkan informasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kurator. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan pembahasan ulang mengenai UUKPKPU, karena di dalamnya masih menimbulkan tidak adanya kepastian hukum mengenai batas waktu pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. Selain itu, sebaiknya kurator diberikan instrumen pendukung lain yang dapat membantu kelancaran tugas kurator.

Actions (login required)

View Item